Jakarta, Politikindo – Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, buka suara soal polemik proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCIC) atau Whoosh yang kembali jadi sorotan publik.
Pemicunya, pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak pembayaran utang Whoosh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sikap Menkeu itu langsung memancing reaksi berbagai pihak, termasuk PDIP.
Hasto mengungkapkan, partainya telah menugaskan Fraksi PDIP DPR RI untuk melakukan kajian komprehensif terkait proyek kerja sama Indonesia–China tersebut.
“Kami sudah menugaskan fraksi, termasuk Pak Haris Turino, untuk melakukan kajian dan menyampaikan sikap resmi partai,” kata Hasto usai memperingati Hari Santri Nasional di Kantor DPP PDIP, Rabu (22/10).
Menurut Hasto, kajian itu penting agar PDIP memiliki basis data dan analisis kelayakan yang akurat.
“Karena ini berkaitan dengan data dan kelayakan proyek. Harus dilihat bagaimana prosesnya dan perbandingannya,” ujarnya.
Tak hanya itu, Hasto juga menyatakan sepakat dengan pandangan mantan Menko Polhukam Mahfud MD, yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan menyelidiki dugaan mark up proyek Whoosh.
“Pendapat Prof Mahfud sudah lengkap. Kami sependapat, KPK perlu memastikan apakah ada mark up di proyek itu atau tidak,” tegas Hasto.
Sebelumnya, Mahfud MD mendesak KPK agar segera mengusut dugaan adanya penggelembungan anggaran dalam proyek kereta cepat tersebut.
Mahfud bahkan menyatakan siap dipanggil KPK untuk memberikan keterangan, sembari menyarankan agar lembaga antirasuah juga memanggil para whistleblower yang pertama kali mengangkat isu mark up itu.
“Panggil saja saya, nanti saya tunjukkan siaran Nusantara TV. Setelah itu panggil juga Nusantara TV, Antoni Budiawan, dan Agus Pambagio untuk menjelaskan. Bukan diperiksa, tapi dimintai keterangan,” kata Mahfud. (red).
