Jakarta, Politikindo — Dugaan keterlibatan sejumlah pihak yang dikaitkan dengan organisasi masyarakat (ormas) GRIB Jaya dalam kasus penganiayaan yang menimpa Bambang Setiawan dinilai berpotensi menimbulkan dampak politik yang serius. Isu tersebut bahkan disebut dapat ikut menggerus citra Presiden Prabowo Subianto apabila tidak ditangani secara transparan dan tegas.
Ketua Umum Barisan Rakyat Nusantara (BaraNusa) Adi Kurniawan mengatakan, pemerintah tidak boleh membiarkan persepsi publik berkembang bahwa kelompok-kelompok yang memiliki kedekatan atau keterkaitan politik dengan kekuasaan seolah berada di luar jangkauan hukum.
“Kalau benar ada keterlibatan pihak-pihak yang dikaitkan dengan Hercules maupun GRIB Jaya dalam kasus Bambang Setiawan, ini bukan hanya persoalan hukum. Ada persoalan kepercayaan publik yang harus dijawab secara terbuka,” ujar Adi.
Menurutnya, aparat penegak hukum harus bekerja berdasarkan bukti dan fakta penyidikan, bukan berdasarkan tekanan politik maupun kedekatan dengan kelompok tertentu.
Adi menilai, apabila penyidik menemukan bukti keterlibatan siapa pun dalam perkara tersebut, maka seluruh pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum, tanpa pandang bulu.
“Jangan sampai masyarakat melihat ada kelompok tertentu yang merasa kebal hukum. Kalau memang terbukti terlibat, siapapun orangnya harus bertanggung jawab. Sebaliknya, kalau tidak terbukti, jangan pula seseorang dikorbankan hanya karena tekanan opini publik,” tegasnya.
Ia menambahkan, kasus Bambang Setiawan menjadi ujian bagi pemerintah dan aparat kepolisian dalam menunjukkan bahwa penegakan hukum benar-benar berjalan secara profesional.
Terlebih, kata Adi, nama Presiden Prabowo dapat ikut terseret dalam persepsi publik apabila kelompok atau tokoh yang dianggap mempunyai kedekatan dengan lingkaran kekuasaan tersangkut perkara kekerasan.
“Presiden Prabowo tidak boleh dibebani oleh perilaku individu maupun kelompok yang kemudian dikait-kaitkan dengan kekuasaan. Justru karena itu, pemerintah harus memastikan hukum ditegakkan secara transparan,” katanya.
Adi mengingatkan, citra pemerintahan tidak hanya dibangun melalui kebijakan ekonomi dan pembangunan, tetapi juga melalui kemampuan negara memberikan rasa aman serta keadilan kepada masyarakat.
“Kalau kasus seperti ini tidak dituntaskan secara terang-benderang, yang tergerus bukan hanya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” pungkas Adi.
BaraNusa, lanjut Adi, meminta Polda Metro Jaya mengusut perkara tersebut secara profesional, membuka fakta penyidikan kepada publik sesuai ketentuan hukum, serta memastikan seluruh pihak yang terbukti terlibat diproses tanpa diskriminasi.
“Negara tidak boleh kalah oleh premanisme. Tetapi negara juga harus memastikan proses hukum berjalan berdasarkan bukti, bukan tuduhan. Itu yang kami tuntut,” tutupnya.
