Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Example 728x250
BeritaOpini

Survei Ipsos: Indonesia Jadi Negara Paling Khawatir soal Korupsi di Dunia, Ketum BaraNusa Khawatir

699
×

Survei Ipsos: Indonesia Jadi Negara Paling Khawatir soal Korupsi di Dunia, Ketum BaraNusa Khawatir

Sebarkan artikel ini
Kemiskinan Di Jakarta (Foto Istimewa).
Example 468x60

Jakarta, Politikindo — Lembaga riset internasional Ipsos kembali merilis laporan global bertajuk “What Worries the World” edisi September 2025, yang menyoroti beragam keresahan sosial, politik, dan ekonomi di 30 negara.

Dari survei terhadap 25.775 responden berusia 16–74 tahun, muncul tren mencolok: masyarakat dunia semakin dihantui oleh kejahatan dan kekerasan (32%), inflasi (30%), serta kemiskinan dan ketimpangan sosial (29%). Disusul korupsi politik/keuangan (28%), pengangguran (28%), dan kesehatan (23%).

Example 300x600

Sementara dua isu besar yang sering digaungkan di panggung internasional, yakni perubahan iklim dan pendidikan, justru menduduki posisi terbawah — masing-masing hanya 14%.

Indonesia Paling Takut pada Korupsi

Berbeda dari tren global, Indonesia muncul sebagai negara paling khawatir terhadap korupsi.
Sebanyak 72% responden Indonesia menilai korupsi sebagai ancaman utama bagi kehidupan sosial dan ekonomi — angka tertinggi di dunia.

Posisi berikutnya diisi oleh pengangguran (54%), kemiskinan dan kesenjangan sosial (41%), serta pajak (35%), yang juga menjadi persentase tertinggi dibanding negara lain.

Di bawahnya, publik menaruh kekhawatiran pada inflasi (16%), pendidikan (13%), kejahatan (12%), dan perubahan iklim (6%). Dua isu terakhir, kesehatan (4%) dan imigrasi (1%), menjadi prioritas paling rendah di mata masyarakat Indonesia.

Cermin Krisis Kepercayaan Publik

Angka-angka ini bukan sekadar hasil survei statistik. Ia menggambarkan keterputusan mendalam antara rakyat dan institusi publik.

Korupsi yang bertahan sebagai isu utama selama bertahun-tahun memperlihatkan bahwa upaya pemberantasan masih bersifat seremonial. Sementara kekhawatiran yang tinggi terhadap pajak menunjukkan rasa frustrasi rakyat terhadap tata kelola keuangan negara — di mana beban fiskal dipikul rakyat, namun manfaatnya tidak terasa nyata.

Ekonomi dan Moralitas Kekuasaan

Kecemasan publik terhadap pengangguran dan kemiskinan menegaskan bahwa masalah ekonomi bukan sekadar angka pertumbuhan, tetapi soal keadilan dan kesempatan.

Ketika pendidikan, kesehatan, dan lingkungan justru tak lagi menjadi prioritas, itu menandakan bahwa publik mulai lelah berharap. Masyarakat cenderung lebih realistis: sebelum berbicara soal masa depan hijau atau digitalisasi, bersihkan dulu akar kebusukan kekuasaan.

Komentar Ketua Umum BaraNusa: “Korupsi Adalah Sumber Segala Ketimpangan”

Menanggapi temuan tersebut, Ketua Umum Barisan Rakyat Nusantara (BaraNusa), Adi Kurniawan, menyebut hasil survei Ipsos sebagai tamparan keras bagi pemerintah dan seluruh elite politik nasional.

“Hasil ini menunjukkan betapa dalam luka kepercayaan rakyat terhadap negara. Ketika 72 persen warga menganggap korupsi sebagai ancaman terbesar, itu artinya sistem sudah dianggap tidak bisa dipercaya lagi. Korupsi bukan hanya kejahatan moral, tapi sumber dari seluruh ketimpangan ekonomi dan sosial di negeri ini,” tegas Adi Kurniawan di Jakarta, Minggu (26/10).

Adi menilai, pemberantasan korupsi selama ini masih sebatas slogan. Ia menekankan bahwa rakyat sudah tidak butuh janji, melainkan keberanian politik untuk memutus mata rantai kekuasaan yang korup.

“Selama pejabat bisa memperkaya diri tanpa konsekuensi, selama hukum bisa dibeli, maka rakyat akan terus hidup dalam ketakutan dan kemiskinan. Ini bukan soal wacana reformasi, tapi soal keberanian untuk bertindak,” lanjutnya.

Adi Kurniawan juga mendesak pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk membangun kembali legitimasi publik melalui transparansi, audit terbuka, dan penegakan hukum yang tidak tebang pilih.

“Pemerintah harus sadar, rakyat tidak anti pembangunan. Mereka hanya muak melihat uang rakyat bocor di setiap level birokrasi. Kalau kepercayaan publik runtuh, maka tak ada kebijakan yang akan berjalan,” tutupnya.

Saatnya Menjawab, Bukan Menyalahkan

Survei Ipsos 2025 memberi pesan tegas: ketakutan rakyat adalah refleksi kegagalan pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar keadilan.

Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi pengkhianatan terhadap janji negara.
Dan selama persoalan itu belum diselesaikan secara nyata, maka keresahan publik hanya akan tumbuh dari sekadar kekhawatiran, menjadi ketidakpercayaan total terhadap sistem. (red).

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *