Solidaritas Bencana dan Panggung Politik Baru KDM di Sumatra
Jakarta — Popularitas KDM selama ini nyaris tak terpisahkan dari Jawa Barat. Ia dikenal sebagai figur kuat di provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, tetapi pengaruhnya di luar Pulau Jawa relatif terbatas. Namun, rangkaian bencana alam yang melanda Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh dalam beberapa waktu terakhir mulai menggeser peta tersebut.
Di tengah kritik terhadap lemahnya komunikasi pemerintah pusat dalam merespons bencana, KDM justru tampil paling menonjol. Ia turun langsung ke sejumlah wilayah terdampak, membawa dan mendistribusikan bantuan sekitar Rp 8 miliar. Dana itu berasal dari berbagai sumber non-APBN, mulai dari dana pribadi, BAZNAS, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), hingga jejaring filantropi dan pelaku usaha.
Kehadiran KDM di lokasi bencana menghadirkan kontras yang tajam. Pemerintah pusat dinilai hadir secara administratif dan prosedural, sementara KDM tampil dengan pendekatan personal, cepat, dan visual. Ia menemui warga, mendengar langsung keluhan mereka, serta menyampaikan empati secara terbuka. Dalam situasi krisis, pendekatan semacam ini dengan cepat mendapat perhatian publik dan media.
Pengamat politik lanskap publik Dady Palgunadi menilai, langkah KDM bukan sekadar aksi kemanusiaan, melainkan pembacaan yang tepat atas ruang kosong dalam komunikasi krisis nasional. “Dalam bencana, publik tidak hanya menunggu bantuan, tetapi juga simbol kehadiran negara. Ketika simbol itu lemah, figur non-pusat bisa mengambil alih,” kata Dady.
Menurut Dady, momentum ini juga berkaitan erat dengan dinamika pasca-Pemilu 2024. Dalam pemilihan presiden lalu, Sumatra—terutama Aceh, Sumatra Barat, dan sebagian Sumatra Utara—merupakan basis kuat Anies Baswedan. Namun setelah kalah, Anies tidak lagi memiliki panggung politik formal maupun simbolik yang aktif di wilayah tersebut. “Ada kekosongan representasi politik di Sumatra, dan itu menciptakan ruang yang sangat terbuka,” ujarnya.
Kekosongan itulah yang membuat Sumatra menjadi lahan subur bagi figur baru. Berbeda dengan Jawa yang padat oleh aktor politik nasional, Sumatra pasca-2024 relatif minim tokoh oposisi atau semi-oposisi yang konsisten membangun narasi kebangsaan. Dalam konteks ini, kehadiran KDM justru terlihat menonjol dan relevan.
Media lokal di Sumatra turut memperkuat efek tersebut. Pemberitaan intens mengenai kunjungan dan distribusi bantuan KDM menciptakan efek berantai, membangun persepsi bahwa ia adalah figur yang hadir ketika dibutuhkan. “Ini bukan soal Rp 8 miliar semata. Ini soal representasi dan empati,” kata Dady.
Meski demikian, Dady mengingatkan bahwa popularitas yang lahir dari bencana bersifat emosional dan berpotensi sementara. Tanpa konsistensi agenda dan narasi di tingkat nasional, simpati publik bisa cepat memudar. “Tantangannya adalah mengubah momentum kemanusiaan menjadi kepercayaan politik jangka panjang,” ujarnya.
Namun untuk saat ini, satu hal tampak jelas. Rangkaian bencana di Sumatra telah menjadi panggung baru bagi KDM untuk melampaui batas regionalnya. Dari figur yang sebelumnya dipersepsikan sebagai pemimpin Jawa Barat, ia mulai dilihat sebagai tokoh dengan sensitivitas nasional. Dalam politik Indonesia, krisis sering kali menjadi ujian kepemimpinan. Bagi KDM, ujian itu sekaligus membuka jalan menuju panggung yang lebih luas.
