Tapanuli Selatan, Politikindo — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto akhirnya mengakui kekeliruannya. Ia meminta maaf kepada Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan, setelah sebelumnya menilai banjir di Tapsel tidak terlalu mengkhawatirkan.
“Pak, saya surprise, saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf Pak Bupati. Bukan berarti kami tak peduli,” ucap Suharyanto saat meninjau Desa Aek Garoga, Batang Toru, Senin (1/12).
Suharyanto menegaskan pemerintah pusat pasti turun tangan.
“Kami hadir untuk membantu seluruh masyarakat,” klaimnya.
Banjir dan Longsor Sumatera Tak Masuk ‘Bencana Nasional’
Padahal Korban Sudah Ratusan
Meski kondisi masih mencekam di sejumlah wilayah, pemerintah menolak memberi status bencana nasional terhadap banjir dan longsor Sumatera. Alasannya, skala bencana dinilai belum sebanding dengan Covid-19 dan tsunami Aceh 2004 — dua bencana yang pernah mendapat status nasional.
“Mungkin skala korban dan kesulitan akses… Silakan bandingkan saja dengan kejadian sekarang,” kata Suharyanto.
Ia juga menilai kesan situasi mencekam itu lebih banyak dipicu pemberitaan dan media sosial.
“Yang sangat serius hanya di Tapanuli Tengah. Yang lain kan relatif,” ujarnya.
Meski begitu, ia menyebut pemerintah pusat tetap all out memberikan bantuan, dari TNI–Polri hingga kementerian terkait.
Data Korban: 442 Meninggal, 402 Hilang!
Sumut Paling Parah
BNPB merilis data terbaru korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat per 1 Desember 2025:
- 442 meninggal
- 402 belum ditemukan
Para korban tersebar di berbagai wilayah yang kini masih dipenuhi ribuan pengungsi.
Tim gabungan terus berjibaku menyisir puing, mengevakuasi korban, membuka akses desa terisolasi, dan memastikan kebutuhan dasar para pengungsi terpenuhi.
Sudah sepekan darurat, tapi status nasional? “Belum pantas,” kata pemerintah.
BaraNusa Ngamuk: Pecat Kepala BNPB!
Ketua Umum Barisan Rakyat Nusantara (BaraNusa) Adi Kurniawan ikut bersuara lantang. Ia menilai pernyataan dan respons BNPB jauh dari empati dan tidak sebanding dengan dahsyatnya angka korban.
“Kalau korban sudah ratusan, lalu apa yang ditunggu? Kepala BNPB menunjukkan ketidakmampuan membaca situasi. Ini bukan sekadar telat tanggap, ini gagal total dalam manajemen bencana,” ujar Adi.
Adi meminta Kepala BNPB Suharyanto mundur, karena ia anggap tidak layak memimpin mitigasi bencana nasional.
“BaraNusa mendesak Presiden Prabowo Subianto segera memecat Kepala BNPB. Negara tidak boleh dipimpin oleh pejabat yang menganggap bencana sebagai hal ‘relatif’ ketika rakyat terkubur lumpur,” tegasnya.
Adi menegaskan suara rakyat sedang teriak minta tolong.
“Sebelum makin banyak nyawa melayang, Presiden harus berani ambil tindakan tegas!” katanya. (red).
