Jakarta, Politikindo — Pengamat Politik Ekonomi Indonesia, Ichsanuddin Noorsy, kembali melontarkan sirene bahaya terkait kondisi ekonomi-politik nasional. Dalam paparannya, Noorsy menegaskan bahwa arsitektur perdagangan global hari ini sedang membangun struktur kekuasaan baru yang menempatkan negara-negara berkembang — termasuk Indonesia — dalam posisi rentan, lemah, dan mudah dikendalikan.
Menurutnya, skema jalur perdagangan internasional serta pengembangan special port yang diatur negara-negara besar bukan lagi sekadar kebijakan logistik, melainkan alat geopolitik untuk memperluas hegemoni ekonomi.
“Jika negara tidak berdaulat dalam perdagangan, maka kedaulatan sektor lain akan ikut tergerus,” tegas Noorsy.
Indonesia Diapit Dua Kekuatan Global
Noorsy mengingatkan bahwa dominasi korporasi multinasional dalam rantai suplai global telah membuat negara-negara berkembang kehilangan ruang gerak. Negara seperti Indonesia, katanya, kini berpotensi hanya menjadi satpam bagi kepentingan ekonomi asing.
Ia menyebut Indonesia masih belum memiliki daya tawar strategis, sementara negara-negara besar telah menguasai akses logistik, teknologi, bahkan standar distribusi dunia.
Kondisi ini diperparah oleh:
- deindustrialisasi dini,
- ketergantungan investasi asing,
- keterbatasan kemampuan teknologi,
- dan kebijakan ekonomi yang tidak berpijak pada kepentingan rakyat.
“Selama tiga dekade, pelemahan struktural ekonomi dibiarkan berjalan. Pembangunan hanya mengejar sektor primer tanpa pondasi industri. Ini jebakan berbahaya,” kritiknya.
Peringatan Soal “Infiltrasi Asing” ke Sektor Strategis
Tidak berhenti di situ, Noorsy juga menyampaikan peringatan keras mengenai infiltrasi asing yang kini masuk melalui berbagai jalur: investasi, digitalisasi layanan publik, hingga penetrasi intelijen yang menyertai proyek-proyek ekonomi global.
Ia menyebut special port yang dimiliki negara tertentu sebagai “pintu kontrol baru” yang mampu menguasai arus barang, arus data, bahkan jalur geopolitik kawasan.
Menurutnya, ini bukan lagi isu ekonomi, tetapi isu keamanan nasional tingkat tinggi.
Aparat Negara Harus Siaga: Perang Ekonomi, Perang Data, Perang Mata Uang
Noorsy menegaskan bahwa ancaman modern tidak lagi datang dari serangan militer. Negara hari ini bisa runtuh tanpa tembakan, cukup dengan:
- serangan mata uang,
- manipulasi pasar,
- ketergantungan logistik,
- monopoli data digital,
- atau penguasaan rantai pasok strategis.
“Perubahan dunia jauh lebih cepat dibanding kesiapan kebijakan kita,” ujarnya mengingatkan.
Ia menuntut agar seluruh aparat negara — dari birokrasi, APH, hingga lembaga keamanan — memahami peta ancaman global ini secara menyeluruh.
Kembali ke Konstitusi, Perkuat Kedaulatan Rakyat
Di akhir paparannya, Noorsy mengajak agar arah pembangunan negara kembali diluruskan ke konstitusi, bukan tunduk pada kepentingan oligarki ekonomi maupun skema global yang merugikan rakyat.
“Kedaulatan hanya dapat berdiri jika negara memahami musuhnya, membaca peluangnya, dan menguatkan pondasi ekonominya,” pungkasnya. (red).
