Oleh: Edysa Girsang (Eki)
Aktivis Front Pancasila Jakarta
Politikindo – Sumpah Pemuda selalu menjadi momen untuk menengok kembali arah perjalanan bangsa. Bukan sekadar seremoni mengenang masa lalu, melainkan ruang refleksi: sejauh mana cita-cita kemerdekaan itu diwujudkan, dan sejauh mana generasi muda hari ini masih menyalakan bara yang dulu pernah menyala di dada para pemuda 1928 dan 1998.
Awal dekade 1990-an, di tengah keterbatasan dan tekanan rezim, kesadaran kaum muda mulai tumbuh. Mahasiswa di berbagai kampus membangun gerakan yang menolak diam atas ketidakadilan sosial dan politik. Mereka mengorganisir diri, berdiskusi di ruang-ruang sempit, hingga akhirnya berhadapan dengan risiko dikucilkan, bahkan diusir dari ruang akademik.
Namun sejarah mencatat, ketika 1998 tiba, gerakan mahasiswa menjadi “seksi”. Mereka tampil di garis depan perubahan. Aksi-aksi di jalanan menjadi simbol keberanian sekaligus harapan rakyat. Ironisnya, romantisme perlawanan itu kini justru kerap dijadikan kendaraan politik, jauh dari semangat awal perjuangan yang tulus.
Ada satu ungkapan yang sangat populer di masa itu:
“Berteman sebulan, kirim ransum bisa tahunan.” Ungkapan ini mencerminkan betapa kuatnya solidaritas di antara aktivis. Persahabatan dibangun di atas komitmen perjuangan, bukan kepentingan sesaat. Dari sana lahir berbagai organisasi perlawanan mahasiswa di kampus besar maupun kecil, yang menjadi embrio perubahan politik nasional.
Dalam setiap aksi, di jalanan maupun di depan gedung-gedung kekuasaan, selalu terdengar syair perjuangan:
“Kami berjanji pada rakyat, kemiskinan pasti hilang.
Kaum rakyat berkuasa, zaman baru pasti datang.
Ayo… ayo bergerak!”
Syair itu bukan sekadar nyanyian. Ia adalah janji suci anak bangsa untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Namun kini, nilai-nilai yang dulu menjadi dasar gerakan mahasiswa mulai memudar. Diskusi tentang “mengapa rakyat harus berlawan” seolah tak lagi menjadi materi penting di ruang-ruang mahasiswa. Padahal akar persoalannya tetap sama: masih ada sistem yang menindas, menghisap, dan menelantarkan rakyatnya.
Kolonialisasi baru kini hadir dalam bentuk lain: melalui kekuasaan dan modal yang berpadu erat. Oligarki tumbuh subur, sementara kemiskinan dan kebodohan tetap menghantui rakyat kebanyakan. Mereka yang seharusnya berdaulat atas tanah airnya sendiri justru menjadi korban eksploitasi dan kebijakan yang tidak berkeadilan.
Delapan puluh tahun lebih Indonesia merdeka, namun belum mampu menghadirkan kemerdekaan sejati bagi rakyatnya. Pemerintah belum sepenuhnya menjadi pelindung, penyejahtera, dan pencerdas bangsa sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.
Refleksi Sumpah Pemuda kali ini harus menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Tugas generasi muda bukan sekadar mengenang heroisme masa lalu, tetapi menyalakan kembali api kesadaran untuk membangun Indonesia yang merdeka sepenuhnya — merdeka dari ketakutan, dari kemiskinan, dan dari ketidakadilan.
Jawaban atas tantangan inilah yang akan menentukan apakah Indonesia mampu berdiri sejajar sebagai bangsa yang beradab di antara bangsa-bangsa di dunia. (red).
