Jakarta, Politikindo – Reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) seharusnya berpihak pada upaya pembenahan sistem pelayanan, pengayoman, dan perlindungan kepada rakyat. Bukan menjadi arena perebutan kekuasaan, bukan pula ruang bagi kepentingan internal yang mengabaikan mandat utama institusi kepolisian.
Ketua Umum Barisan Rakyat Nusantara (BaraNusa), Adi Kurniawan, menegaskan bahwa Polri harus kembali pada tujuan fundamental dibentuknya lembaga kepolisian di republik ini: menjadi pengayom, pelayan, dan pelindung masyarakat. Menurutnya, apa pun dinamika internal yang terjadi, tidak boleh sedikit pun menggeser orientasi Polri dari tugas utamanya, yakni memastikan keamanan, menegakkan hukum secara adil, serta melindungi rakyat dari berbagai ancaman kejahatan dan bentuk penindasan.
Adi menilai bahwa reformasi Polri bukan hanya soal mengganti struktur atau memperbarui aturan, tetapi memastikan bahwa setiap anggota kepolisian memegang teguh nilai-nilai profesionalitas, integritas, dan keberpihakan pada kepentingan publik. Ia menekankan pentingnya Polri untuk terus membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang humanis dan responsif.
“Polri harus dikembalikan pada marwahnya. Polisi ada untuk rakyat, bekerja demi rakyat, dan berdiri bersama rakyat,” ujarnya di Jakarta, Rabu (19/11).
Terkait Pembentukan Komite Reformasi Polri
Menanggapi pelantikan Komite Reformasi Polri yang baru saja diumumkan pemerintah, Adi Kurniawan menyambut baik langkah tersebut tetapi menegaskan bahwa pembentukan komite tidak boleh berhenti sebagai simbol politik semata. Ia mengingatkan bahwa komite tersebut harus bekerja independen, transparan, serta benar-benar berorientasi pada kepentingan publik.
“Kami mendukung pembentukan Komite Reformasi Polri, tetapi komite ini tidak boleh menjadi alat politik atau pelengkap administrasi belaka. Komite harus berani melakukan evaluasi menyeluruh, memberikan rekomendasi yang tegas, dan memastikan bahwa reformasi tidak terkooptasi oleh kepentingan kelompok mana pun,” tegasnya.
Adi juga menekankan pentingnya melibatkan unsur masyarakat sipil, akademisi, dan pihak-pihak independen lainnya dalam proses reformasi. Menurutnya, tanpa pengawasan dan partisipasi publik yang kuat, reformasi Polri hanya akan menjadi slogan tanpa perubahan nyata.
BaraNusa mendorong agar program reformasi kepolisian dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perbaikan sistem rekrutmen, peningkatan kompetensi, transparansi penegakan hukum, hingga penguatan fungsi pengawasan internal dan eksternal. Dengan demikian, Polri dapat menjadi institusi modern yang akuntabel, profesional, dan benar-benar hadir sebagai pengayom bagi seluruh warga bangsa. (red).
