Jakarta, Politikindo – Publik kembali diguncang dugaan korupsi berskala besar di proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Nama-nama elite politik dan pejabat tinggi negara disebut-sebut terkait dalam dugaan mark up miliaran rupiah, termasuk mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri BUMN Erick Thohir.
Dugaan ini muncul setelah mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan potensi penyimpangan anggaran KCIC melalui akun YouTube pribadinya. Mahfud bahkan mendesak agar kasus ini segera ditelusuri, menimbulkan spekulasi publik tentang sejauh mana keterlibatan para elite dalam proyek senilai miliaran dolar tersebut.
KPK Diharap Tidak Tutup Mata
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan pihaknya aktif mengumpulkan informasi dan bukti, tidak hanya menunggu laporan Mahfud.
“Kami tidak menunggu, kami tentu mencari juga informasi,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2025).
Namun publik menilai, langkah KPK masih terlalu lamban dan minim transparansi. Dugaan keterlibatan Jokowi, Luhut, dan Erick dalam proyek strategis ini menuntut investigasi serius, bukan sekadar pengumpulan informasi diam-diam di balik gedung Merah Putih.
Mark Up KCIC: Skandal Besar yang Mengancam Keuangan Negara
Proyek KCIC adalah proyek strategis bernilai miliaran dolar yang menjadi simbol kerja sama Indonesia-China. Dugaan mark up ini, jika benar, bukan sekadar soal penyalahgunaan anggaran, tetapi indikasi sistemik pengelolaan proyek besar yang rawan korupsi.
Nama-nama yang disebut, seperti Jokowi, Luhut, dan Erick, memiliki posisi kunci dalam pengambilan keputusan dan pengawasan proyek. Publik menuntut pertanggungjawaban politik dan hukum: apakah proyek ini dijalankan untuk kepentingan rakyat atau semata untuk kepentingan elite dan konsorsium tertentu.
Publik Menuntut Transparansi
Sejumlah pengamat politik menilai, jika KPK gagal menindaklanjuti dugaan ini secara tuntas, maka kepercayaan publik terhadap lembaga antikorupsi akan makin terkikis. Proyek-proyek strategis berikutnya juga akan terus rawan mark up dan penyalahgunaan anggaran.
“Kasus KCIC bukan sekadar soal teknis proyek, tapi soal integritas elit politik. Jika benar ada mark up, rakyat berhak tahu siapa yang bertanggung jawab,” ujar seorang pengamat kebijakan publik.
KPK kini dihadapkan pada ujian besar: apakah lembaga ini akan bersikap tegas terhadap elite penguasa, atau hanya menjadi penonton di panggung skandal anggaran miliaran rupiah? (red).
