Jakarta, Politikindo – Kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak kunjung menemui titik terang kembali memantik spekulasi publik. Analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai ada kemungkinan kuat bahwa Jokowi justru sengaja membiarkan kasus itu tetap menggantung demi kepentingan politik jangka panjang menuju Pemilu 2029.
Dalam perbincangan di kanal YouTube Sindonews To The Point Aja, Rabu (22/10/2025), Ubedilah menyebut isu ijazah itu telah menjadi semacam “instrumen politik” yang dimainkan dengan cermat.
“Instrumen ini yang sedang dimainkan Jokowi. Asumsinya, dia membiarkan perkara tidak selesai. Padahal, masalah ini sangat pelik,” ujarnya.
Isu yang Tak Pernah Mati
Sejak pertama kali mencuat beberapa tahun lalu, kasus dugaan keabsahan ijazah Jokowi memang tak pernah benar-benar padam. Berbagai pihak sudah melapor, menggugat, dan bahkan menggelar diskusi publik, tapi hasilnya selalu menggantung di udara.
Menurut Ubedilah, hal itu bukan tanpa alasan. Ia menduga, ada skenario politik yang membuat isu ini sengaja “dirawat” agar tetap hidup di ruang publik.
“Menjelang Pemilu 2029, bisa saja Jokowi menunjukkan ijazahnya ke publik. Tujuannya agar masyarakat berempati dan merasa Jokowi telah difitnah,” jelasnya.
Strategi Simpati atau Manipulasi?
Jika benar demikian, kata Ubedilah, maka strategi itu bisa berbuah dua sisi. Di satu sisi, Jokowi akan tampil sebagai korban fitnah; di sisi lain, publik akan melihat ini sebagai manipulasi politik berbahaya yang menjadikan konflik sosial sebagai modal elektoral.
“Kalau benar terjadi, artinya pola ini sangat berbahaya. Karena memelihara konflik sosial untuk kepentingan politik,” tegasnya.
Menurut Ubedilah, permainan isu semacam ini bisa mengoyak kepercayaan publik terhadap institusi negara, termasuk terhadap penyelenggara pemilu dan sistem hukum yang seharusnya memberi kepastian.
Isu Ijazah Jadi Alat Tekan Politik
Sejumlah pengamat sebelumnya juga menyebut bahwa isu ijazah Jokowi dan Gibran sudah berubah menjadi alat tekanan politik antar kubu, terutama menjelang persiapan peta kekuasaan pasca-2024. DPR sendiri dinilai pilih bungkam dan enggan menggunakan hak interpelasi untuk mengusut tuntas perkara ini.
Ubedilah mengingatkan, jika elite politik terus memainkan isu-isu personal seperti ijazah untuk kepentingan kekuasaan, maka demokrasi Indonesia akan semakin dangkal — sibuk dengan simbol, tapi abai pada substansi.
“Rakyat hanya dijadikan penonton dalam sandiwara politik elite,” pungkasnya. (red).
