Jakarta, Politikindo — Suasana studio yang biasanya riuh berubah hening ketika aktivis senior Syahganda Nainggolan membuka percakapan dengan suara berat. Suara yang, kata Hendro Satrio (Hensat), terdengar seperti “memikul lumpur dari Sibolga sampai Medan.”
Dari sinilah pembicaraan melebar seperti air bah yang tak tertahan.
Pemicu awalnya sederhana: cuplikan video Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto bahwa listrik di Aceh sudah menyala 93%. Kenyataannya, di lapangan banyak wilayah masih gelap. Video seorang emak-emak yang marah sambil berkata, “Ini tahi lu, Bahlil!”, viral dan menjadi bahan olok-olok publik.
Banjir Merendam Rumah, Pemerintah Direndam Kritik
Syahganda menyebut tak ada yang lebih pekat dari lumpur Sumut–Aceh selain bantahan-bantahan pejabat yang tak sesuai realitas.
Mulai dari pernyataan Kepala BNPB yang menyepelekan situasi—“hanya mencek, tidak mencekam”—hingga laporan-laporan ala ABS di lapangan. “Setiap hari ada pernyataan yang bertentangan dengan fakta. Itu yang merontokkan kepercayaan publik pada Presiden,” ujar Syahganda.
Prabowo sempat mendapat simpati publik saat turun langsung ke lokasi bencana dan menegaskan akan menghukum para pembalak hutan. Tapi itu tak bertahan lama.
Menurut catatan big data yang dikutip Syahganda:
- Dukungan publik kembali turun di bawah 50%,
- 70% percakapan di X, TikTok, dan Instagram bernada negatif,
- Fokus serangan publik banyak diarahkan pada menteri-menteri yang dianggap gagal membaca suasana hati rakyat.
Nama-Nama yang Paling Disasar Publik
Syahganda menyebut beberapa tokoh yang paling sering disebut warganet:
- Bahlil Lahadalia — dinilai mengeluarkan klaim tidak akurat soal pemulihan listrik.
- Zulkifli Hasan — dinilai publik tidak peka karena manuver politik di tengah bencana disebut sebagai pencitraan.
- Raja Juli Antoni — justru bicara “momentum” ketika warga masih berkutat menyelamatkan keluarga dan harta benda.
Menurut Syahganda, persoalannya bukan hanya komunikasi buruk, tetapi kegagalan mitigasi, keterlambatan informasi ke pusat, dan respons awal yang “tidak serius”.
Bencana sudah terjadi sejak 24 November, tetapi pemerintah pusat baru benar-benar bergerak setelah tekanan media sosial menguat.
BACA JUGA: Manuver Koalisi Permanen Bukti Bahlil Takut Di Reshuffle Presiden Prabowo
Kerugian Jumbo, Bantuan Mini
Syahganda memaparkan hitungan kerugian:
- Rp51 triliun total dampak ekonomi dan kerusakan.
- Bantuan pemerintah pusat: Rp4 miliar per kabupaten, atau Rp20 miliar per provinsi.
“Itu bukan bantuan,” tegasnya.
“Itu cuma band aid di atas luka besar yang sudah menganga.”
“Presiden Harus Berani Babat Kabinetnya”
Dalam perbincangan itu, Hensat mengajukan pertanyaan yang menggantung:
Beranikah Presiden Prabowo memecat para pembantunya?
Syahganda menjawab cepat: “Harus.”
Menurutnya, publik akan terus menilai pemerintah tidak serius selama para pembantu yang dianggap mempermalukan negara dibiarkan tetap di posisi strategis.
“Menghukum satu untuk mendisiplinkan seribu,” ujarnya.
Ia bahkan menilai pemerintah perlu menetapkan status bencana nasional, menyalurkan anggaran besar, dan melakukan perombakan kabinet yang tegas.
Pertanyaan yang Menggema di Akhir Siaran
Studio kembali sunyi ketika Hensat mengulang pertanyaannya:
“Beranikah Prabowo?”
Pertanyaan itu kini menggantung lebih keras daripada gemuruh air yang merendam Sibolga, Aceh Tamiang, dan Medan. (red).
