Solo, Politikindo – Mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi akhirnya buka suara soal polemik proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh yang kini disorot karena menimbulkan beban utang jumbo. Jokowi menegaskan, proyek itu bukan beban negara, melainkan bentuk investasi besar di bidang transportasi publik.
“Ini, jadi kita harus tahu masalahnya dulu, ya. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah, ini sudah sejak 30 tahun, 40 tahun yang lalu,” kata Jokowi di kawasan Kottabarat, Solo, Senin (27/10).
Menurut Jokowi, kemacetan bukan hanya terjadi di Jakarta dan Jabodetabek, tetapi juga sudah melanda Bandung. Akibatnya, negara kehilangan potensi ekonomi hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun.
“Kerugian akibat macet di Jakarta saja kira-kira Rp 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung, bisa di atas Rp 100 triliun per tahun,” ungkapnya.
BACA JUGA: Purbaya Bongkar Kode Lirikan Prabowo untuk Sikat Usulan Aneh
Karena itu, berbagai moda transportasi massal dibangun, mulai dari KRL, MRT, LRT, hingga kereta cepat Whoosh. Semua itu, kata Jokowi, untuk mendorong masyarakat berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
“Prinsip dasar transportasi massal itu layanan publik, bukan mencari laba,” tegasnya.
Jokowi menilai proyek seperti kereta cepat dan MRT tak bisa diukur dari sisi keuntungan finansial semata, tapi dari manfaat sosial yang dihasilkan. Salah satunya, pengurangan emisi karbon dan peningkatan produktivitas masyarakat.
“Transportasi umum itu diukur dari social return on investment. Misalnya pengurangan emisi karbon, polusi, dan waktu tempuh,” ujar Jokowi.
Ia menambahkan, subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk transportasi publik bukanlah kerugian, melainkan investasi jangka panjang.
“Kalau ada subsidi itu investasi, bukan kerugian. Kayak MRT DKI disubsidi Rp 800 miliar per tahun, nanti kalau semua rute selesai bisa Rp 4,5 triliun. Tapi manfaatnya besar untuk masyarakat,” jelasnya.
Menyoal kinerja Whoosh, Jokowi menyebut performanya terus membaik. Dengan rata-rata 19 ribu penumpang per hari dan total 12 juta penumpang hingga kini, ia optimistis kinerja keuangan proyek akan semakin positif.
“EBITDA-nya makin positif. Kalau penumpang naik terus, kerugiannya akan semakin kecil,” imbuh Jokowi.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pihaknya menolak keras jika utang proyek KCJB dibebankan ke APBN.
“Kan KCIC di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri dan dividen besar. Harusnya dikelola dari situ, jangan ke kita lagi,” tegas Purbaya dalam Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10).
Ia menilai tidak adil bila keuntungan BUMN dinikmati sendiri, tapi bebannya dilempar ke keuangan negara.
“Kalau pakai APBN dulu agak lucu, karena untungnya ke mereka, susahnya ke kita. Kalau mau diambil, ambil semua,” sindir Purbaya.
Sebagai catatan, proyek KCJB mendapat pinjaman dari China Development Bank (CDB) untuk menutup cost overrun alias pembengkakan biaya sebesar Rp 6,98 triliun. (red).
