Jakarta, Politikindo — Gelombang kekecewaan para Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang semakin nyaring menagih janji perbaikan nasib, akhirnya mendapat sorotan serius dari Barisan Rakyat Nusantara (BaraNusa). Sekretaris Jenderal BaraNusa, Luthfi Zainul Arifin, tampil blak-blakan mengkritik Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang dinilai mulai alpa pada janji yang pernah ia ucapkan saat mencari kepercayaan publik.
Dalam keterangannya, Luthfi tak menutup-nutupi keresahan yang berkembang di bawah. Menurutnya, ribuan PJLP yang selama ini menjaga kebersihan, keamanan, serta layanan dasar ibu kota, kini merasa “ditinggalkan di tikungan” setelah Pramono menguasai kursi nomor satu di Balai Kota.
“Jangan kotori amanah rakyat. Janji itu bukan sekadar pemanis saat kampanye. Rakyat, khususnya PJLP, ingat betul apa yang disampaikan Pramono. Jangan sampai setelah berkuasa, janji itu justru menguap seperti asap,” tegas Luthfi.
Ia menilai, tuntutan PJLP untuk merevisi batas usia pensiun, memperpanjang masa kontrak, serta memastikan jaminan sosial, bukanlah tuntutan berlebihan. Sebab, kata Luthfi, para PJLP adalah wajah terdepan Jakarta—yang bekerja tanpa pamrih bahkan sebelum kota ini terbangun dari tidur.
“Mereka bukan angka dalam tabel anggaran. Mereka manusia, pekerja keras, yang setiap hari menghidupkan Jakarta. Kalau dulu Pramono menyampaikan janji untuk memperbaiki kehidupan mereka, maka itu wajib ditepati. Titik,” ujarnya lantang.
BACA JUGA: BaraNusa Desak Bobby Nasution Mundur, Gara-gara Banjir Bandang dan Sejumlah Polemik
Luthfi kemudian menyenggol sikap Pemprov yang berdalih kondisi fiskal menipis akibat pemangkasan dana bagi hasil (DBH) dari pusat. Menurutnya, alasan tersebut tidak boleh menjadi penutup pintu bagi komitmen moral yang sudah terucap.
“Anggaran boleh seret, tapi komitmen jangan ikut kering. Pemimpin sejati itu yang tetap membela kelompok kecil, meski situasi menekan. Kalau janji sudah diucapkan, cari cara untuk memenuhinya. Jangan melempar tangan ke keadaan,” ucapnya.
Ia bahkan menilai, jika Pemprov DKI benar-benar peduli, mereka seharusnya mengundang perwakilan PJLP dan membuka ruang dialog, bukan membiarkan suara mereka menggema tanpa jawaban yang pasti.
“Jangan alergi kritik. Jangan tunggu PJLP turun ke jalan baru pemerintah bergerak. Datangi mereka, dengarkan, dan tunjukkan bahwa Pramono memimpin dengan hati, bukan sekadar angka di kertas,” katanya.
Luthfi menyebut BaraNusa telah menerima banyak keluhan dari para PJLP yang merasa nasib mereka semakin tidak jelas setelah mendengar wacana pengurangan formasi atau bahkan kemungkinan tak adanya rekrutmen pada 2026.
“Rakyat selalu bayar harga paling mahal dari setiap kegamangan politik. Jangan ulangi itu. Pramono harus membuktikan bahwa dirinya berbeda—bahwa ia berani memegang janji meski situasi fiskal menantang,” tegas Luthfi.
Di akhir pernyataannya, Luthfi memastikan BaraNusa akan terus mengawal, mengkritisi, dan mengingatkan pemerintah agar keberpihakan kepada rakyat kecil tidak sekadar menjadi slogan manis di brosur kampanye.
“Jakarta butuh pemimpin yang perkataannya bersih, perbuatannya jelas. Janji itu hutang. Dan hutang kepada rakyat harus dilunasi,” tutupnya dengan tajam. (red).
