Jakarta, Politikindo — Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali angkat bicara soal proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh yang tengah disorot karena menumpuk utang. Jokowi menyebut proyek itu bukan kerugian, melainkan investasi sosial.
Namun pernyataan itu langsung ditanggapi sinis oleh Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron. Ia tak menolak alasan sosial yang dikemukakan Jokowi, tapi mempertanyakan satu hal mendasar: kalau rugi, siapa yang mau menalangi?
“Itu fine saja, ya. Tapi kondisi hari ini kan rugi. Nah, rugi ini siapa yang akan menalangi?” kata Herman Khaeron di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/10).
Politikus Demokrat itu sepakat, Whoosh bisa jadi investasi jangka panjang bagi masyarakat. Tapi, lanjut dia, realita di lapangan tetap berbicara: proyeknya merugi dan butuh suntikan dana.
“Kalau memang ini investasi sosial untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi transportasi, silakan. Tapi, siapa yang akan membayar kerugian hari ini?” sindirnya.
BACA JUGA: PDIP: Megawati Sudah Ingatkan di 2015 Terkait Proyek Whoosh
APBN Nggak Mau Bayarin, Terus Siapa?
Herman menyinggung pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menegaskan APBN tidak akan menanggung kerugian Whoosh. Padahal, kata dia, kalau proyek ini dikategorikan Proyek Strategis Nasional (PSN) sekaligus investasi sosial, logikanya negara ikut bertanggung jawab.
“Kalau ini proyek strategis nasional dan disebut investasi sosial, ya mestinya kerugian ditanggung negara lewat APBN. Fine, nggak masalah. Tapi kan Pak Purbaya bilang APBN nggak mau bayarin,” ucap Herman dengan nada heran.
Herman memastikan Komisi VI DPR akan segera memanggil PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, konsorsium pengelola KCJB Whoosh, untuk dimintai penjelasan soal langkah strategis agar proyek tidak terus merugi.
“Kami akan minta laporan dan rencana konkret. Karena kalau ini dibiarkan, ruginya akan panjang dan memberatkan,” ujarnya.
Jokowi: Jangan Hitung Untung Rugi, Ini Investasi Sosial
Sebelumnya, Jokowi menegaskan pembangunan Whoosh tak bisa dilihat dari sisi bisnis semata. Ia menilai proyek ini penting untuk menekan kerugian akibat kemacetan dan emisi karbon di kawasan Jakarta, Jabodetabek, hingga Bandung.
“Kemacetan di Jakarta sudah rugikan negara sekitar Rp 65 triliun per tahun. Kalau ditambah Jabodetabek dan Bandung, bisa di atas Rp 100 triliun,” kata Jokowi.
“Transportasi massal itu tidak diukur dari laba, tapi dari social return on investment — seperti pengurangan emisi karbon,” tambahnya.
Publik Bertanya: Siapa yang Untung, Siapa yang Nanggung?
Meski Jokowi bicara idealisme investasi sosial, publik mulai bertanya-tanya: siapa yang benar-benar diuntungkan dari proyek raksasa ini, dan siapa yang harus menanggung beban utangnya?
Jika pemerintah bersikukuh tak akan menalangi lewat APBN, sementara investor dan BUMN terus merugi, maka ujungnya tetap rakyat yang menanggung lewat bentuk lain: kenaikan tarif, pengurangan subsidi, atau pajak baru.
Proyek Whoosh kini tak hanya soal rel dan kecepatan, tapi juga ujian akuntabilitas dan keberanian pemerintah untuk jujur menjawab: siapa yang bayar kerugian “investasi sosial” ini? (red).
