Jakarta, Politikindo – Gonjang-ganjing penempatan pekerja migran ilegal kembali memanas. Data Bank Dunia tahun 2016 mencatat jumlah pekerja migran Indonesia tembus 9 juta orang. Dari jumlah itu, 4,7 juta tercatat resmi, sementara 4,3 juta tidak terdokumentasi alias rawan berada di jalur unprosedural.
Situasi makin runyam setelah dalam film dokumenter “Undocumented” (2021), mantan Direktur Pelindungan WNI Judha Nugraha memperkirakan bahwa dari total PMI tersebut, hanya 3 juta yang berangkat secara legal, sedangkan 6 juta lainnya diduga masuk melalui penempatan ilegal.
Nah, ini yang bikin publik terperangah.
Beredar kabar yang kini ramai di kalangan pegiat buruh migran bahwa para pelaku penempatan ilegal disebut-sebut menyetor upeti hingga Rp 9 juta per orang kepada oknum di otoritas bandara.
Kalau benar kabar itu, uang yang mengalir bisa tembus angka fantastis:
6 juta PMI × Rp 9 juta = Rp 54 triliun.
Angka yang bikin rakyat geleng-geleng, aparat kepanasan, dan para pemburu rente mungkin senyum-senyum.
BACA JUGA: Ricuh Kalibata: 9 Kios & 6 Motor Dibakar, Mata Elang Tewas Negara Sibuk Menonton?
Ketum PBM Bobby Anwar Ma’arif Turun Tangan
Melihat kegaduhan dan dugaan aliran dana jumbo itu, Ketua Umum Persatuan Buruh Migran (PBM) Bobby Anwar Ma’arif langsung angkat suara. Bobby mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan langkah besar-besaran.
“Ini saatnya reformasi struktural kepolisian demi menghentikan mafia penempatan ilegal PMI dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Jangan tunggu korban makin banyak,” tegas Bobby, Jumat (12/12) di Jakarta.
Menurut Bobby, jika praktik penempatan ilegal benar terjadi dalam skala sebesar itu, maka penanganannya tidak bisa lagi hanya level razia kecil atau operasi rutin.
“Skalanya sudah industri gelap raksasa. Negara harus hadir dengan gebrakan, bukan hanya imbauan,” katanya.
Mafia Penempatan Ilegal Dituding Kebal Hukum
PBM menilai para pelaku penempatan ilegal ini sudah beroperasi seperti “kerajaan bayangan” yang menembus berbagai simpul: perekrut, oknum lapangan, dan kemungkinan oknum di titik keberangkatan.
“Selama bertahun-tahun jaringan ini tak tersentuh. Kita butuh Kapolri bergerak cepat, tegas, dan bersih,” ujar Bobby.
Ia menegaskan PBM akan menyerahkan sejumlah temuan lapangan yang menguatkan pola penempatan ilegal tersebut.
Desakan Pembentukan Satgas Superbody
Bobby juga meminta Polri membentuk satgas lintas direktorat yang fokus pada:
- Penindakan mafia perekrut ilegal
- Pengawasan ketat di bandara dan pelabuhan
- Pemutusan rantai TPPO
- Perlindungan PMI di negara tujuan
“Tidak bisa lagi pakai pola lama. Ini harus ditangani seperti kejahatan terorganisasi,” tegasnya.
PBM: Kalau Negara Tidak Tegas, Rakyat Migran Akan Terus Jadi Korban
Bobby menutup pernyataannya dengan nada tegas.
“Negara tidak boleh kalah dari mafia. Reformasi Polri bukan sekadar jargon. Ini soal nyawa dan masa depan jutaan keluarga buruh migran Indonesia.” (red).
