Jakarta, Politikindo — Kerusuhan kembali pecah di Jakarta Selatan. Akibat pengeroyokan dua debt collector atau ‘mata elang’ di kawasan Kalibata, massa membakar 9 kios, 6 sepeda motor, dan 1 mobil di Duren Tiga, Pancoran, Kamis malam (11/12). Lokasi pembakaran hanya beberapa ratus meter dari Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, simbol kehormatan negara. Ironisnya, kekacauan justru dibiarkan meletup tepat di wilayah yang seharusnya paling aman.
Kasudin Gulkarmat Jaksel, Asril Rizal, membenarkan bahwa pembakaran dilakukan secara sengaja, menggunakan bahan bakar cair. “Dugaan penyebab pembakaran dengan menggunakan bensin,” ujarnya, Jumat (12/12).
Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kerugian materi mencapai Rp 273 juta. Sebanyak 49 petugas dikerahkan untuk menjinakkan amukan api.
Dari Pengeroyokan Matel ke Amuk Massa: Siapa Sebenarnya yang Menguasai Jakarta?
Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nicolas Ary Lilipaly, menjelaskan bahwa ricuh malam itu dipicu aksi balas dendam. Dua mata elang dikeroyok warga, satu tewas, satu lainnya luka berat. Tidak lama berselang, sekelompok massa—diduga rekan korban—datang membabi buta, merusak warung, kios, dan kendaraan warga.
“Kelompok massa langsung menyerang, merusak warung-warung di sini,” kata Nicolas.
Artinya jelas:
warga biasa menjadi korban konflik kelompok non-negara, sementara negara datang setelah semuanya hangus.
Ini bukan kejadian pertama. Bukan juga yang terakhir—selama aparat hanya memadamkan api, tanpa menyentuh sumber apinya: premanisme debt collector yang tumbuh subur di Jakarta.
Fenomena Mata Elang: Ilegal, Brutal, Tapi Bertahun-tahun Dibiarkan
Para debt collector atau ‘mata elang’ sudah lama menjadi momok di Jakarta. Mereka:
- menjalankan praktik penarikan paksa kendaraan
- bekerja tanpa izin lembaga pembiayaan
- menggunakan modus kekerasan dan ancaman
- bergerak dalam kelompok seperti geng jalanan
Setiap kali terjadi bentrokan, narasi selalu sama:
warga vs mata elang, kemudian aparat hadir hanya untuk “mengamankan situasi”.
Tidak ada penindakan struktural kepada:
- lembaga pembiayaan yang menggunakan jasa ilegal,
- jaringan debt collector yang mengoperasikan premanisme,
- para koordinator lapangan yang merekrut dan mengorganisir kelompok mata elang.
Pertanyaannya:
berapa banyak nyawa dan harta warga yang harus hilang sebelum pemerintah mengakui bahwa ini bukan konflik spontan, tetapi bisnis kekerasan yang dilindungi pembiaran?
Negara Lemah di Hadapan Kelompok Jalanan?
Kericuhan di Kalibata memperlihatkan sesuatu yang lebih menakutkan:
bahwa kelompok preman—baik mata elang maupun pendukungnya—bisa bergerak ratusan orang, menyerang permukiman, membakar properti warga, tanpa ada pencegahan.
Di kota sebesar Jakarta, ini bukan sekadar “keributan.”
Ini indikasi hilangnya kontrol negara atas ruang publik.
Jika kelompok non-negara bisa memicu kerusuhan massal hanya karena dua anggotanya dipukul, bagaimana negara menjamin keselamatan warga biasa?
Pemprov DKI & Polri Harus Ditanya: Mau Tunggu Berapa Banyak yang Terbakar Lagi?
Gubernur DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya tidak bisa lagi bersembunyi di balik pernyataan normatif “kita proses sesuai hukum.”
Kalibata hanya salah satu titik. Di berbagai wilayah, premanisme berbaju debt collector terus menimbulkan keresahan.
Pemerintah wajib:
- menertibkan total seluruh mata elang ilegal
- menindak perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa mereka
- membongkar jaringan koordinator preman
- memberi perlindungan hukum nyata bagi warga
Selama ini, negara datang setelah api padam.
Warga dibiarkan jadi tumbal.
Kalibata Menunjukkan Satu Hal: Negara Harus Berani Pada Preman, Bukan Hanya Pada Warga Kecil
Satu nyawa melayang, lusinan kios hangus, motor dan mobil jadi arang — semuanya akibat konflik kelompok yang seharusnya tidak boleh eksis kalau negara tegas dari awal.
Kalibata hanya satu percikan dari bara besar yang lebih dalam: premanisme yang dirawat oleh pembiaran. (red).
