Solo, Politikindo – Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, menyebut keputusan perubahan status organisasi menjadi partai politik “masih menunggu banyak orang”. Pernyataan itu, meski terdengar diplomatis, menuai kritik dari sejumlah pengamat politik yang menilai langkah ini lebih mengarah pada kepentingan politik terselubung.
Pertemuan Budi Arie dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Solo, Jumat (24/10), dianggap sebagian pihak sebagai upaya legitimasi politik sebelum kongres Projo 1–2 November 2025.
“Oh, tunggu saja nanti keputusan banyak orang,” kata Budi Arie. Namun banyak pihak mempertanyakan siapa sebenarnya “banyak orang” yang dimaksud — apakah kader Projo secara demokratis, atau elite tertentu yang ingin memanfaatkan basis relawan Jokowi untuk kepentingan elektoral mendatang.
Kongres Projo, Forum Tertinggi atau Manuver Politik?
Sekjen Projo Handoko menegaskan, kongres akan menentukan arah organisasi lima tahun ke depan. Namun, pengamat politik menyoroti potensi kongres menjadi alat untuk menyiapkan Projo sebagai kendaraan politik Jokowi atau lingkarannya, bukan semata-mata forum untuk memajukan agenda relawan.
“Kongres bisa jadi panggung manuver politik terselubung. Pertanyaannya, apakah keputusan yang diambil benar-benar untuk kepentingan rakyat atau hanya untuk elite tertentu?” kata pengamat politik dari Jakarta.
Isu Partai Baru dan Dilema Jokowi
Isu Projo berubah menjadi partai politik mencuat sejak Pemilu 2024. Presiden Jokowi disebut-sebut menimbang opsi: bergabung dengan partai yang ada, mendirikan partai baru, atau tetap berada di luar struktur partai.
Meski Jokowi mendukung PSI yang dipimpin putranya, Kaesang Pangarep, ia belum bergabung resmi. Hal ini bisa menjadi cara mengamankan basis relawan sebagai modal politik masa depan, sekaligus menguji respon publik sebelum langkah lebih serius di ranah partai. Relawan seharusnya fokus pada kegiatan sosial dan politik non-partisan. Jika berubah menjadi partai, risiko politisasi terlalu tinggi.
Meski Budi Arie memilih bicara diplomatis, langkah Projo menuju partai politik tetap menuai skeptisisme. Banyak pihak mempertanyakan apakah langkah itu murni untuk kepentingan rakyat atau sekadar alat politik Jokowi dan lingkarannya menjelang kontestasi elektoral selanjutnya. (red).
