Jakarta, Politikindo – Desakan Relawan Jokowi Mania (Joman) agar Bareskrim Polri segera menetapkan tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi, dinilai terlalu memaksa dan beraroma politis. Kritik keras datang dari Ketua Umum Barisan Rakyat Nusantara (BaraNusa), Adi Kurniawan, yang menyebut langkah Joman melewati batas nalar demokrasi.
“Jangan ajari polisi bekerja. Indonesia negara hukum, bukan negara relawan. Kalau setiap laporan harus pakai geruduk Mabes, ini namanya tekanan, bukan dukungan,” tegas Adi kepada Politikindo, Kamis (10/10).
Hukum Bukan Alat Kekuasaan
Adi menilai Joman dan sejumlah pihak yang hadir di Mabes Polri termasuk politisi PSI Ade Armando terlalu menggebu-gebu seolah ingin mengatur arah proses hukum. Padahal, jika memang aparat serius menangani kasus, biarkan berjalan sesuai prosedur, tanpa perlu diganggu opini politik.
“Mereka bilang dukungan moral, tapi gaya-gayanya kayak intervensi. Kok relawan sibuk ngatur-ngatur proses hukum?” ujar Adi.
Jangan Bungkam Kritik dengan Laporan Polisi
Menurut BaraNusa, kasus dugaan ijazah palsu ini harus dilihat dalam konteks kebebasan berekspresi. Selama kritik disampaikan di ruang publik dan ada dasar argumen, tidak bisa serta merta dianggap sebagai pencemaran nama baik.
“Kita ini negara demokrasi. Rakyat punya hak bertanya dan mengkritik pejabat publik. Jangan dikit-dikit dilaporkan, dikit-dikit dipidana,” katanya.
Adi pun menantang relawan seperti Joman untuk meladeni kritik dengan argumen dan data terbuka, bukan dengan manuver politik lewat tekanan ke aparat.
Polisi Harus Tahan Diri dari Tekanan Politik
Adi menegaskan, Polri harus bersikap netral dan independen. Jika setiap laporan dikawal massa pendukung dan dibumbui tekanan media, maka citra penegakan hukum akan makin jatuh di mata publik.
“Tugas polisi bukan menjaga marwah relawan, tapi menjaga keadilan. Jangan karena ingin menyenangkan satu kelompok, hukum jadi tumpul ke atas dan tajam ke bawah,” tandasnya. (red)
