Jakarta, Politikindo – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Gubernur Pramono Anung tengah mengkaji kenaikan tarif Transjakarta antara Rp 5.000–Rp 7.000. Meskipun alasan yang dikemukakan adalah beban subsidi yang tinggi dan keberlanjutan operasional, keputusan ini memunculkan pertanyaan besar: siapa sebenarnya yang diuntungkan?
Saat ini, tarif Rp 3.500 per penumpang masih berlaku, namun Pemprov mengklaim setiap tiket disubsidi Rp 9.700. Ditambah lagi, Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat dipangkas hingga Rp 15 triliun. Menurut Pramono, kondisi ini membuat penyesuaian tarif tidak bisa dihindari.
Namun, banyak pihak menilai alasan tersebut terlalu teknokratik dan jauh dari realitas rakyat kecil. Subsidi yang tinggi seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjaga transportasi tetap terjangkau, bukan menjadi alasan menaikkan tarif.
“Rakyat diminta menyesuaikan diri dengan pemotongan DBH? Bukankah seharusnya pemerintah memastikan transportasi publik tetap murah dan bisa diakses semua orang?” ujar Sekretaris Jenderal Barisan Rakyat Nusantara (BaraNusa), Luthfi Zainul Arifin dalam keterangannya, Jumat (31/10).
BACA JUGA: Ribuan Guru Gelar Demo di Monas, Polisi Siagakan 1.597 PersonelT
Meskipun Pemprov memastikan 15 golongan masyarakat tetap gratis, kenyataannya jutaan penumpang harian seperti pekerja, mahasiswa, dan masyarakat menengah ke bawah akan menanggung kenaikan biaya tambahan. Kenaikan Rp 1.500–Rp 3.500 per perjalanan terasa signifikan bagi mereka yang hidup dengan upah pas-pasan.
Luthfi menilai kebijakan ini sangat memberatkan rakyat kecil dan perlu dikaji ulang:
“Kenaikan tarif Transjakarta seharusnya tidak membebani masyarakat yang sehari-hari mengandalkan transportasi publik. Pemerintah perlu mencari skema lain yang adil, bukan langsung menimpakan biaya kepada rakyat. Ini waktunya kebijakan berpihak kepada rakyat, bukan angka di buku anggaran,” ujar Luthfi.
Selain itu, keputusan final terkait tarif baru belum diumumkan, meninggalkan ketidakpastian bagi penumpang Transjakarta. Alih-alih menjadi solusi, kebijakan ini justru terlihat berpihak pada hitungan anggaran pemerintah, bukan kepentingan masyarakat luas. (red).
