Jakarta, Politikindo – Satu tahun berlalu sejak Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi memimpin, namun masyarakat masih menghadapi realitas yang memprihatinkan: pengangguran naik, PHK terus terjadi, dan kesenjangan kesempatan kerja semakin terlihat.
Data World Economic Outlook April 2025 dari IMF mencatat tingkat pengangguran di Indonesia naik menjadi 5%, sedangkan BPS melaporkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,76% dari total angkatan kerja 153,05 juta orang. Fenomena ini diperparah oleh gelombang PHK yang terus membanjiri berbagai sektor industri, membuat jutaan pekerja kehilangan penghasilan dan jaminan sosial.
Kasus kericuhan dalam bursa kerja, seperti Job Fair di Jabadeka, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi pada Mei 2025, menjadi simbol ketidakmampuan pemerintah menyediakan lapangan kerja yang memadai. Ribuan pencari kerja berebut kesempatan, sementara lowongan yang tersedia sangat terbatas.
BACA JUGA : Survei Ipsos: Indonesia Jadi Negara Paling Khawatir soal Korupsi di Dunia, Ketum BaraNusa Khawatir
Dampak Sosial PHK: Masyarakat Tertekan, Sektor Nonformal Menjadi Pelarian
PHK massal tidak hanya menambah angka pengangguran, tetapi juga memunculkan dampak sosial serius. Banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan terpaksa berpindah ke sektor informal, dengan upah tidak pasti dan tanpa jaminan sosial. Anak-anak pekerja yang terdampak PHK menghadapi risiko putus sekolah karena keterbatasan ekonomi keluarga, sementara tekanan psikologis meningkat akibat ketidakpastian hidup.
Kesempatan Kerja Terbatas: Program Magang Tak Menjawab Masalah Struktural
Program magang bagi 100 ribu lulusan perguruan tinggi yang digagas pemerintah menjadi sorotan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan program ini mendapat antusiasme tinggi, dengan 150 ribu pelamar bersaing untuk 20 ribu posisi.
Namun, pengamat menilai program ini hanya “setetes di tengah lautan”. Kesempatan kerja formal yang terbatas membuat jutaan lulusan dan pekerja terdampak PHK masih sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Ketimpangan kesempatan kerja antara sektor formal dan informal pun semakin melebar, memperburuk ketidaksetaraan ekonomi.
Publik Masih Merasa Dikecewakan
Survei Celios pada Oktober 2025 menunjukkan 50% responden menilai kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan buruk atau sangat buruk. Hanya 24% yang menilai baik atau sangat baik. Data ini menegaskan ketidakpuasan publik terhadap penanganan masalah pengangguran, PHK, dan ketimpangan kesempatan kerja.
Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran seharusnya menjadi momentum perbaikan, tetapi fakta di lapangan menunjukkan tantangan besar masih menunggu. Tanpa langkah konkret yang komprehensif, dampak sosial PHK dan ketimpangan kesempatan kerja akan terus membayangi kehidupan jutaan rakyat Indonesia. (red).
